Setuju sekali dengan pengamatan pakar komunikasi ini, bahwa komunikasi politik pemerintah sekarang ini tidak merasa perlu untuk meminta maaf atau memohon maaf. Walau sudah mengungkapkan bahwa ini langkah yang tidak bisa dihindari, tetapi dengan melakukan obyektifikasi atau profesionalisasi menghilangkan empathi.
Dengan demikian pemerintah yang dipilih ini memilih untuk menjadi birokrasi yang memang mesin pelaksana, dan tidak menjadi penyandang amanat yang dipilih dan karenaya bertanggung jawab secara pribadi.
Bersama Kita Bisa (Menderita) - Senin, 10 Oktober 2005: "Saya mencatat tidak ada ”permohonan maaf” dari iklan layanan pemerintah soal kenaikan harga BBM. Tampaknya pemerintah merasa tidak pernah—langsung atau tidak—memelihara harapan rakyat pada masa kampanye dulu, pemerintah tak akan menaikkan harga minyak tanah sampai begitu tinggi!
Apa yang terjadi kini, uang makan kuli proyek tidak cukup untuk membeli nasi dengan lauk telur, atau rakyat yang mengambil kayu nisan kuburan untuk dijadikan kayu bakar, sepenuhnya salah rakyat sendiri; karena ingin melihat perubahan, tanpa tahu apakah perubahan ke arah kemajuan atau kemunduran."
10 Oktober 2005
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar