WBI Governance & Anti-Corruption - Governance Indicators: 1996-2005

Bank Dunia baru saja meluncurkan informasi ini (September 2006). Menarik untuk diperhatikan bahwa dalam perspektif Bank Dunia, korupsi hanyalah satu dimensi saja dari persoalan governance (tata-pemerintahan) yang lebih luas.

This page presents the updated aggregate governance research indicators for 213 countries for 1996-2005, for six dimensions of governance:

* Voice and Accountability

* Political Stability and Absence of Violence

* Government Effectiveness

* Regulatory Quality

* Rule of Law

* Control of Corruption

The data and methodology used to construct the indicators are described in "Governance Matters V: Governance Indicators for 1996 - 2005." The data can be accessed interactively through the links on the right of this page.

Source: WBI Governance & Anti-Corruption - Governance Indicators: 1996-2005

Prohibition and the Economists - Mises Institute

Penting membaca artikel ini untuk mengenali argumen ilmiah atas prohibition (pelarangan minuman keras/obat-obatan penyebab ketergantungan).  Khususnya dalam perspektif rational choice, kesimpulannya adalah bahwa pelarangan zat-zat penyebab ketergantungan merupakan tindakan yang mahal, inkonsisten, tidak lengkap, serta memiliki nilai terbatas.

This literature explores the question of rationality with respect to addiction and dangerous drugs. For the most part, it shares the common heritage of the Chicago tradition. Rationality is a crucial issue for both prohibition and economic theory in general. While this literature is in general agreement with Fernandez on the difficulty of making prohibition work, its conclusions are based on the rationality of the consumer rather than the lack of it. As a result, prohibition is found to be costly, inconsistent, incomplete, or of limited value.

Source: Prohibition and the Economists - Mises Institute

Ulang Tahun Mama

Tanggal 31 Agustus lalu Mama berulang tahun ...yang penting ada kue ;)

Blogged with Flock

ANTARA News :: PAN Usul Jumlah Parpol Peserta Pemilu Dikurangi

Penyederhanaan sistem kepartaian rasanya memang merupakan arah yang sudah tercantum dalam UU Partai Politik. Mekanisme penyaring yang digunakan adalah electoral threshold, yang membatasi keikutsertaan suatu partai politik dalam pemilu berdasarkan perolehan suara pemilu sebelumnya. Jumlah partai peserta pemilu tahun '99 memang 48 dan sudah menurun menjadi 24 pada pemilu '04.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah kita akan menetapkan berapa sesungguhnya jumlah partai politik (peserta pemilu) yang ideal? Atau seperti yang diatur dalam UU Partai Politik saat ini, menetapkan batasan seperti electoral threshold untuk menyaring. Bila angka perolehan suara 15% digunakan maka secara teoritis hanya bisa ada 6 partai. UU Partai Politik yang belaku saat ini juga menetapkan electoral threshold 15% sebagai aturan, sedangkan angka yag berlaku saat ini 2%  merupakan 'aturan peralihan'.

PAN, melalui wakil-wakilnya di DPR-RI, siap mengusulkan kepada pemerintah untuk memperketat persyaratan bagi parpol yang akan mengikuti pemilu, sehingga yang lolos mengikuti Pemilu tahun 2009 jumlahnya semakin sedikit dengan visi dan misi yang jelas.

PAN pun akan mengusulkan agar parpol yang lolos sebagai kontestan pemilu adalah partai yang berhasil meraih 15 persen suara dari total jumlah kursi yang ada di DPR-RI dan bukan berdasarkan jumlah pemilih secara nasional.

Karenanya partai-partai yang tidak lolos seleksi perlu diminta membubarkan diri dan menyalurkan suaranya kepada parpol lain yang lolos seleksi serta tidak lagi berkoalisi dengan partai kecil untuk membentuk partai baru karena dampaknya terkesan hanya mengejar ego dan kepentingan sesaat.

Source: ANTARA News :: PAN Usul Jumlah Parpol Peserta Pemilu Dikurangi